Surat Pertanggungjawaban Keuangan atau SPJ adalah sebuah laporan keuangan yang disusun oleh sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima. Dalam SPJ, disajikan informasi tentang jumlah uang yang diterima, sumber pendanaan, dan penggunaan dana tersebut. SPJ biasanya disusun oleh organisasi non-profit, lembaga pemerintah, atau perusahaan yang mendapatkan dana dari pihak lain.
Fungsi dan Tujuan Surat Pertanggungjawaban Keuangan
Fungsi utama dari SPJ adalah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima oleh sebuah organisasi. Dalam SPJ, dipaparkan secara rinci mengenai sumber dana, jumlah dana yang diterima, dan penggunaan dana tersebut. SPJ juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengontrol arus kas organisasi serta memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif dan efisien.
Tujuan utama dari SPJ adalah memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai penggunaan dana yang telah diterima oleh sebuah organisasi. Dengan adanya SPJ, pihak yang memberikan dana dapat memeriksa apakah dana yang diberikan telah digunakan secara benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Format Surat Pertanggungjawaban Keuangan
Format SPJ dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi yang membuatnya. Namun, secara umum, SPJ terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
- Identitas organisasi
- Periode laporan keuangan
- Sumber pendanaan
- Jumlah dana yang diterima
- Penggunaan dana
- Saldo akhir
- Tanda tangan pengesahan
Contoh Surat Pertanggungjawaban Keuangan
Berikut adalah contoh SPJ dari sebuah organisasi non-profit:
Identitas Organisasi:
Nama Organisasi: Yayasan Peduli Anak
Alamat: Jl. Pemuda No. 25, Jakarta Timur
Telepon: 021-123456
Email: [email protected]
Website: www.pedulianak.org
Periode Laporan Keuangan:
Januari - Desember 2021
Sumber Pendanaan:
- Donasi dari perorangan: Rp 500.000.000
- Donasi dari perusahaan: Rp 1.000.000.000
Jumlah Dana yang Diterima:
Total dana yang diterima: Rp 1.500.000.000
Penggunaan Dana:
- Program Pendidikan Anak: Rp 900.000.000
- Program Kesehatan Anak: Rp 300.000.000
- Program Kemanusiaan: Rp 200.000.000
Saldo Akhir:
Saldo akhir: Rp 100.000.000
Tanda Tangan Pengesahan:
Nama: Budi Santoso
Jabatan: Ketua Yayasan Peduli Anak
Tanda Tangan: [tanda tangan]
Berikut adalah contoh SPJ dari sebuah perusahaan:
Identitas Perusahaan:
Nama Perusahaan: PT Maju Mundur
Alamat: Jl. Sudirman No. 10, Jakarta Selatan
Telepon: 021-987654
Email: [email protected]
Website: www.majumundur.com
Periode Laporan Keuangan:
Januari - Maret 2021
Sumber Pendanaan:
- Penjualan produk: Rp 5.000.000.000
- Pinjaman bank: Rp 3.000.000.000
Jumlah Dana yang Diterima:
Total dana yang diterima: Rp 8.000.000.000
Penggunaan Dana:
- Pembelian bahan baku: Rp 2.500.000.000
- Gaji karyawan: Rp 1.000.000.000
- Pembayaran pinjaman bank: Rp 2.000.000.000
- Investasi: Rp 2.500.000.000
Saldo Akhir:
Saldo akhir: Rp 0
Tanda Tangan Pengesahan:
Nama: Tono Susanto
Jabatan: Direktur Keuangan PT Maju Mundur
Tanda Tangan: [tanda tangan]
FAQs
1. Siapa yang memerlukan Surat Pertanggungjawaban Keuangan?
Semua organisasi yang menerima dana dari pihak lain perlu membuat SPJ untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
2. Apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam SPJ?
Jika terdapat kesalahan dalam SPJ, organisasi harus segera melakukan koreksi dan membuat laporan keuangan yang baru.
3. Apakah SPJ harus disahkan oleh pihak luar?
Tidak selalu. Namun, bagi organisasi yang menerima dana dari pihak lain, disarankan untuk meminta persetujuan dan tanda tangan pengesahan dari pihak yang memberikan dana.
Kesimpulan
Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) adalah sebuah laporan keuangan yang disusun oleh sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima. SPJ berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengontrol arus kas organisasi serta memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif dan efisien. SPJ harus disusun dengan format yang jelas dan rinci, dan harus transparan dan akurat dalam menyajikan informasi mengenai sumber pendanaan dan penggunaan dana. Organisasi yang membuat SPJ harus memastikan bahwa SPJ tersebut telah disahkan dan disetujui oleh pihak yang terkait.